Paradoks Indonesia 1: Mahalnya Pendidikan Di Indonesia

Percayakah anda bahwa beaya masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memicu perilaku korup ? Yakinkah anda bahwa PTN di Indonesia memang tidak di tujukan untuk orang miskin ?
Fakta-fakta berikut ini akan membuat anda mengernyitkan dahi, betapa mahalnya beaya pendidikan di Indonesia. Betapa suramnya masa depan nasib anak-anak kita kelak. Kita seperti kembali ke awal-awal lahirnya Negara Indonesia di mana hanya orang-orag kaya yang bisa sekolah ke perguruan tinggi.
Jika anak anda “kebetulan” lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN)tahun 2011 ini di Universitas Gadjah Mada(UGM), ada beaya sumbangan peningkatan mutu akademik (SPMA) sebagai salah satu komponen beaya masuk di sana. Ada empat level SPMA di UGM :

1. SPMA 1 sebesar Rp 5 juta – Rp 10 juta
Pendapatan orang tua per bulan Rp 1 juta – Rp 2,5 juta
2. SPMA 2 sebesar Rp 8 juta – Rp 15 juta
Pendapatan orang tua per bulan Rp 2,5 juta – Rp 5 juta
3. SPMA 3 sebesar Rp 10 juta – Rp 20 juta
Pendapatan orang tua perbulan Rp 5 juta – Rp 7,5 juta
4. SPMA 4 sebesar Rp 10 juta – Rp 100 juta
Pendapatan orang tua di atas Rp 7,5 juta

Bagaimana UGM bisa sampai kesimpulan untuk membagi dalam empat level yang semena-mena seperti ini ? Sangat aneh dan ganjil. SPMA Level 1, 2, 3 tidak mencerminkan keadilan, batasannya tidak jelas dan memaksa. SPMA level 4 bak sebuah transaksi dagang, komersialisasi pendidikan.
Bagaimana UGM bisa mematok SPMA sebesar Rp 100 juta pada seorang calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran ? Apakah UGM tahu bahwa si calon mahasiswa tersebut anak Bupati Sleman ? Apakah seorang bupati mesti banyak duit sehingga harus ditodong sebesar Rp 100 juta ? Kenapa tidak Rp 50 juta atau Rp 75 juta saja atau bahkan 15 juta saja ? Kenapa UGM cuma mematok SPMA sebesar Rp 20 juta pada seorang calon mahasiswa baru Fakultas Teknis Mesin ? Apakah pendapatan orang tua menjadi faktor paling menentukan lolos tidaknya seorang siswa dalam SNMPTN di sini ? Jika ya maka calon mahasiswa yang tidak mengisi salah satu pilihan SPMA ini tentu peluangnya kecil di terima di UGM meski mereka sebenarnya memiliki kualitas akademis yang sangat baik. Sama seperti keponakan saya yang meraih nilai UN 2011 ini tertinggi se-Kabupaten dengan nilai rata-rata 9,5. Di SNMPTN 2011 ini dia tidak di terima di UGM sebagai pilihan utamanya dan “jatuh” ke universitas kelas menengah sebagai pilihan keduanya.
Jika beaya masuk perguruan tinggi ini di kedepankan, dapat di pahami jika panitia SNMPTN menolak nilai UN SMA di jadikan patokan masuk PTN tanpa tes meskipun Mendiknas M. Nuh sendiri menjamin kualitas UN. Sebab jika hal itu di lakukan saya pikir PTN bisa bangkrut. Kualitas akademis calon mahasiswa urusan belakang. Apalagi PTN juga masih menyediakan kursi untuk jalur non subsidi dengan tarif bervariasi, Universitas Hasanuddin misalnya menawarkan tarif Rp 15 juta – Rp 100 juta. Sungguh besaran yang menggiurkan !

Apa yang terjadi jika seorang guru PNS di sebuah SMPN, lulusan sarjana, istri juga PNS hanya lulusan SMA. Katakanlah bahwa kondisi mereka saat ini adalah kelas menengah. Punya anak tiga. Anak pertama lulus SNMPTN tahun 2011 di Fakultas Kedokteran. Tahun ajaran baru 2011 – 2012 ini untuk anak pertama mereka membayar beaya masuk PTN Rp 10 juta, mencarikan kos, mempersiapkan biaya hidup per bulan, dan beaya lain-lain. Beruntung bahwa anak keduanya baru naik kelas tiga di SMPN begitu juga anak ketiganya yang baru saja naik ke kelas tiga SD sehingga tidak begitu membutuhkan biaya banyak tidak seperti anak-anak yang baru masuk sekolah. Akankah orang tua ini sanggup menyisihkan uang untuk anak kedua dan ketiganya melanjutkan ke perguruan tinggi ? Apakah perguruan tinggi tidak memperhitungkan hal-hal seperti ini ? Bagaimana jika keuangan mereka tersedot habis-habisan untuk membayai anak pertama mereka ? Ancaman akan semakin mengerikan jika salah satu di antara mereka terkena program pensiun dini yang sedang di godok sekarang ini. Gara-gara mahalnya pendidikan ini, kelas menengahpun kembali jatuh miskin. Apalagi jika hal itu terjadi pada keluarga kelas menengah ke bawah.
Indonesia dengan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)yang rendah, lapangan kerja begitu terbatas namun dengan gaji/upah yang sangat rendah sangat bertolak belakang dengan mahalnya beaya pendidikan. Bagaimana mungkin karakter bangsa di bangun dari sini ?
Tidakkah akan melahirkan generasi-generasi yang lebih korup ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: